
Institut Pendidikan Teologi (IPTh.) Balewiyata kembali menyelenggarakan kegiatan Jagongan Bale Pawiyatan dengan agenda utama Bedah Film Dokumenter bertajuk “Eling-Eling Peniwen” pada hari Jumat, 13 November 2026. Bertempat di Pendopo Atas Kantor Majelis Agung (MA) Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW), acara ini dihadiri oleh para Pendeta Tugas Khusus di lingkungan Kantor MA GKJW serta para siswa Pra-Vikar.
Kegiatan yang dipandu oleh Julia Thissen MA, co-worker Balewiyata asal UEM Jerman, ini diawali dengan sambutan dari Direktur IPTh. Balewiyata, Pdt. Dr. Hardiyan Triasmoroadi, M.Th. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa bedah film ini dilakukan dalam rangka bulan budaya dan memeringati Hari Pahlawan. Bedah film ini merupakan upaya menerima hasil riset yang telah dilakukan oleh para dosen dan peneliti dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
Pdt. Hardiyan mengisahkan bahwa selama ini, gereja dan pemeluk agama Kristen di Jawa secara salah kaprah sering mendapat stigma sebagai “antek londho” (kolonial Belanda) dan dianggap sebagai golongan yang mendapat keistimewaan dari penjajah. Namun, fakta Peniwen Affair secara telak membantah anggapan tersebut, sekaligus menjadi bukti nyata dari penderitaan dan resistensi orang Kristen Jawa terhadap proses kolonialisasi di tengah konteks Agresi Militer Belanda. Dengan demikian peristiwa Peniwen Affair menandai posisi teologi publik GKJW di masa silam yang secara jelas menolak ketidakadilan.
Ketua Majelis Agung GKJW, Pdt. Natael Hermawan Prianto, MBA., turut memberikan sambutan sekaligus mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada para penggagas film. “Dokumen Peniwen Affair menjadi bukti bahwa keberadaan Kekristenan di Jawa Timur, khususnya GKJW, tidak dapat disamaratakan dengan kolonialisme,” tegas Pdt. Natael. Melalui pemahaman sejarah ini, generasi orang Kristen saat ini diharapkan dapat semakin yakin dan menyadari identitas kebangsaannya.
Sebelum sesi pemutaran film dimulai, Arief Subekti, S.Pd., MA., selaku Kaprodi S1 Sejarah Universitas Negeri Malang dan koordinator tim pembuat film, memaparkan latar belakang pembuatan dokumenter tersebut. Menurutnya, film “Eling-Eling Peniwen” menyajikan narasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar diskursus tentang nasionalisme dan revolusi. Film ini secara khusus menghadirkan pengalaman warga dan korban yang terabaikan oleh narasi-narasi kepahlawanan arus utama, serta mengingatkan publik bahwa mereka yang memperingati peristiwa tersebut masih membawa luka sebagai korban kekerasan Belanda. Arief Subekti juga memaparkan permohonan maaf sebab untuk sementara film “Eling-eling Peniwen” belum dapat diakses secara terbuka, sebab masih akan digunakan dalam serangkaian festival.
Secara ringkas film dokumenter “Eling-Eling Peniwen” mengangkat tragedi berdarah pada 19 Februari 1949, ketika tentara Belanda melakukan operasi pembersihan dan menyerbu Rumah Sakit Panti Usada di Desa Peniwen, sebuah desa yang mayoritas berpenduduk Kristen. Dalam agresi tersebut, tentara Belanda melakukan tindakan kekerasan brutal dengan membunuh para tenaga kesehatan, staf rumah sakit, hingga pasien yang sedang dirawat. Kekerasan terus berlanjut hingga keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 1949 saat jemaat bersiap untuk kebaktian Minggu, yang memakan korban jiwa tambahan serta insiden kekerasan seksual terhadap perempuan. Sudut pandang yang dimunculkan dalam film menitikberatkan pada kesaksian keluarga penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh tantara KNIL.
Jika menilik arsip no.9 yang tersimpan di Majelis Agung, dalam rangka merespon tragedi tersebut, Pelados Padintenan Majelis Agung (PPMA) GKJW pada masa itu menolak untuk bungkam dan meresponsnya melalui aksi perlawanan tanpa kekerasan (non-violence resistance). Melalui jejaring gereja Belanda, PPMA melakukan advokasi dan melaporkan kejahatan perang ini secara lugas kepada pers hingga berita tersebut sampai ke Den Haag dan Dewan Gereja Sedunia (WCC) di Jenewa. Upaya advokasi dan pelaporan ini memicu protes keras di kalangan gereja di Belanda terhadap kekejaman tentaranya, yang sekaligus menjadi wujud nyata teologi publik GKJW dalam menegaskan identitasnya yang menolak kolonialisasi dan merindukan kemerdekaan. Dalam rangka menandai peristiwa kelam tersebut sebuah monumen dibangun di Peniwen pada tahun 1983 untuk mengenang para korban, dan pada tahun 2016, pengadilan Belanda akhirnya memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban peristiwa ini.
Setelah pemutaran film yang emosional, acara dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan tanya jawab yang dipimpin oleh Pdt. Yuli Mardiati, S.Th. Merespon tayangan dokumenter yang menggugah tersebut, para peserta tampak sangat antusias memberikan tanggapan reflektif serta melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar sejarah kekristenan, keadilan, dan posisi gereja di tengah narasi sejarah kemerdekaan Indonesia.