Merawat Persaudaraan Lintas Iman, Kebangsaan, dan Keadilan Ekologis Keterlibatan GKJW dalam Festival #BedaSetara di Mojokerto

21 November 2026

Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) kembali menunjukkan komitmen dalam merawat kerukunan lintas iman, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan melalui keikutsertaannya dalam sarasehan pada Sabtu, 21 November 2026 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini berlangsung di tengah rangkaian tiga hari festival Beda Setara (Best Fest) 2026 bertajuk “Merayakan Keberagaman, Memperjuangkan Keadilan” yang digelar Jaringan GUSDURian dan jejaring lintas iman pada 20–22 November 2026, dengan beragam agenda pendukung seperti Pasar Bestari, Pameran BEST, Malam Kesenian Lintas Iman, Forum Belajar dan Fun Games, Pertemuan GUSDURian se-Jawa Timur, Ludruk Karya Budaya, hingga Walk for Peace dan layanan cek kesehatan gratis pada hari penutupan.

Dalam sarasehan yang dipantik oleh Akhol Firdaus (Direktur IJIR UIN SATU Tulungagung), Ning Alissa Wahid (Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia) dan Pdt. Natael Hermawan Prianto, S.Si, MBA ini, delegasi GKJW hadir lengkap. Selain Pdt. Natael selaku Ketua Majelis Agung GKJW sekaligus Ketua PGIW Jawa Timur, hadir pula Pdt. Kristanto, S.Si. (Wakil Sekretaris Umum), Pdt. Agus Budi Kristanto, S.Si, MM (Sekretaris Lintas Bidang), serta Pdt. Ayub Santoso, S.Si dari Komisi Hubungan Antar Umat (KAUM) MA GKJW. Turut hadir pula staf IPTh. Balewiyata, yakni Pdt. Yulius Setyo Nugroho, S.Si, MAPS, Sdri. Julia Thissen, MA. (Co-Worker Balewiyata dari UEM Jerman), dan Sdri. Lojain Al Helow (volunteer Balewiyata dari UEM asal Syria) bersama aktivis gerejawi dan pendeta lain di lingkup Majelis Daerah Mojokerto SB dan Jombang SB.

Diskusi diawali oleh Mas Akhol yang memantik refleksi kritis mengenai maraknya pelanggaran hak kebebasan beragama yang dinilai kerap dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, negara yang semestinya hadir untuk melindungi setiap warga negara justru sering kali absen menjalankan panggilannya. Ia mencontohkan Jawa Timur, wilayah yang dahulu dikenal sebagai barometer kerukunan dan keharmonisan di Indonesia, kini memudar predikatnya akibat berbagai kasus intoleransi.

Menanggapi situasi tersebut, Alissa Wahid mengkritisi cara pandang self-centered, yakni kecenderungan seseorang untuk menilai sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan merasa berhak menafsirkan serta mempraktikkan keharmonisan secara sepihak. Dari sikap sepihak itulah, menurut Alissa, muncul mentalitas “penguasa” yang tidak terbatas pada pemerintah, melainkan siapa saja yang bermental mayoritas. Menanggapi kecenderungan tersebut, alih-alih membatasi orang lain, ia menegaskan pentingnya kesadaran untuk membuat batasan bagi diri sendiri.

Tumbuhnya mayoritarianisme, memungkinkan kelompok tertentu merasa memiliki privilese/keistimewaan dan hak lebih dari yang lain. Konsekuensinya, Indonesia yang seharusnya menjadi rumah bersama justru dikuasai oleh logika dominasi mayoritas.

Kecenderungan memanfaatkan relasi mayoritas-minoritas ini pun kian terasa saat politik identitas dimainkan untuk mendulang suara, sebagaimana yang kerap terjadi menjelang pemilihan umum.

Sarasehan ini menegaskan bahwa toleransi, ekologi, dan konstitusi bukanlah tiga ranah yang terpisah, melainkan saling bertautan satu sama lain dalam negara hukum demokratis. Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional warga negara yang menuntut kewajiban negara (state obligation) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (to respect, protect, and fulfill), dan bukan sekadar bersikap pasif atau melakukan pembiaran ketika terjadi gesekan sosial.

Ketika logika mayoritarianism dan politik identitas mengambil alih ruang publik, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) serta perlindungan minoritas akan tergerus oleh klaim otoritas mayoritas yang mengaburkan mandat konstitusional.

Menyoal konteks ekoteologi, krisis ekologis pada dasarnya merupakan krisis relasional, baik yang bersifat relasi antarmanusia maupun rmanusia dengan alam sebagai ruang hidup bersama. Pandangan keagamaan yang terjebak pada eksklusivitas sempit dan egosentrisme cenderung mereduksi tanggung jawab etik hanya sakadar pada batas ritual atau kepentingan kelompoknya sendiri, dan abai terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak secara lintas batas serta lintas generasi.

Dalam kerangka konstitusionalisme hijau (green constitution), keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat substantif bagi terwujudnya keadilan sosial dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, ketika kohesi sosial dilemahkan oleh polarisasi identitas yang didorong oleh politik identitas, maupun kepentingan ekonomi-politik yang eksploitatif, maka kapasitas kolektif masyarakat dan negara untuk merawat keadilan sosial sekaligus kelestarian ekologi ikut melemah.

Dalam perspektif pelayanan gerejawi dan pengalaman ekumenis, Pdt. Natael Hermawan Prianto mengakui bahwa berbagai kasus intoleran di sekitar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkelindan dengan politik identitas. Ia menyinggung beberapa luaran data hasil riset terkait intoleransi yang menunjukkan bahwa sekitar 67 persen penduduk Indonesia merasa tidak nyaman dengan tetangganya yang berbeda keyakinan. Ia juga membagikan pengalamannya sebagai Ketua PGIW Jawa Timur yang berjalan selaras dengan PGI pusat, khususnya terkait pendirian pool center untuk menampung beragam laporan kasus intoleransi agar pelanggaran hak berkeyakinan terdokumentasi dan tertangani.

Terkait krisis ekologi, Pdt. Natael menekankan bahwa konflik horizontal yang terjadi di masyarakat heterogen sering dipicu oleh memudarnya kepedulian terhadap model kerukunan yang holistik. Perspektif eksklusif dalam berkeyakinan yang tidak dibarengi dengan kesadaran kritis, memicu pengabaian perusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak lagi menjadi pokok perhatian umat, selama aktivitas keagamaan atau kepentingan kelompok sendiri tidak terusik. Ia mengingatkan bahwa ketidakrukunan di tengah masyarakat bisa jadi dipelihara atau diciptakan oleh kepentingan oligarki, untuk memecah belah kesetiakawanan sosial, sehingga masyarakat lengah terhadap aktivitas perusakan lingkungan.

Kehadiran unsur PHMA GKJW, IPTh. Balewiyata, serta para pendeta dari Majelis Daerah Mojokerto SB dan Jombang SB pada festival beda setara ini mempertegas komitmen GKJW untuk terus merawat persaudaraan lintas iman, mengawal mewujudnya keadilan sosial, dan menghidupi panggilan untuk merawat lingkungan, di tengah dinamika sosial-ekologis masyarakat.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak